Oleh: Didik Arianto
Koordinator Aliansi Mahasiswa, Masyarakat Anti Korupsi (AMMAN) Riau
 
PILKADA serentak 2020 sudah di depan mata. Partai-partai mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada tahun depan. Partai politik hendaknya tidak mengusung tokoh dengan rekam jejak tersandung persoalan hukum  sebagai calon kepala daerah atau pemimpin lainnya.
 
Adanya calon kepala daerah yang terindikasi korupsi juga menjadi gambaran bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Masyarakat harus jeli untuk menilai para calon kepala daerah.
 
Partai harus cermat menghadirkan calon calon kepala daerah, karena Rakyat berhak untuk memilih calon pemimpin dari putra putra terbaik negeri. Tentu saja calon-calon yang dihadirkan haruslah jauh dari potensi bermasalah hukum dikemudian hari. 
 
Ya, kalau sudah terindikasi korupsi. harusnya tidak layak dipilih sekalipun kita punya asas praduga tidak bersalah.
 
Dan perlulah sanksi sosial bagi perilaku koruptor. Sanksi sosial harusnya justru diperkuat. Salah satu sanksi sosial lain yang perlu dilakukan adalah sanksi bagi orang dekat atau keluarga koruptor yang dianggap menikmati hasil kosupsi tersebut. 
 
Seorang istri pelaku koruptor misalnya, adalah orang yang bisa jadi menikmati hasil korupsi tersebut. 
Ketika seorang istri atau suami atau anak atau keluarga pelaku koruptor dapat pergi dengan kendaraan mewah,  rumah bagus dan berbagai barang mewah lainnya yang disangka sebagai hasil korupsi. Maka sudah layak juga keluarga atau istri atau suami atau kerabat yang menikmatinya mendapat sanksi sosial.
 
Jika kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa pula.
 
Oleh karena itu partai hendaklah selektif menghadirkan calon pemimpin untuk rakyat dan ini menjadi domain partai politik (parpol) yang dituntut  memperbaiki sistem pencalonan di internalnya. Parpol harus memutus mata rantai yang menutup seminim mungkin perilaku korupsi dengan memperbaiki sistem pencalonan di parpol.
 
Terkait persoalan korupsi, AMMAN Riau berkesimpulan tidak ada maaf, 
Oleh sebab itu AMMAN Riau yang pernah mendatangi Kapolda Riau terkait korupsi di Riau. AMMAN Riau tidak saja mempertanyakan dugaan yang telah diketahui publik, akan tetapi AMMAN RIAU akan turut mempertanyakan proses hukum dugaan korupsi-korupsi lainnya yang terjadi di Kabupaten Bengkalis yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum.
 
 
 
Editor: Lukman Prayitno 
SHARE
Previous articleResmi! Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf
Next articleDin Syamsuddin: Wajar Umat Islam Marah ke Sukmawati, Ini Kejadian yang Kesekian Kali

COMMENTS