Koordinator aksi, Andri Roag tengah berarti saat aksi tuntutan warga dan pemuda Kenegerian Kuntu di Kantor PKS PT KPR, Desa Kuntu Kecamatan Kampar, Senin (23/9/2019). Foto: Lukman Prayitno
KAMPAR, DIRIAU.COM --Puluhan warga masyaraka dan Forum Pemuda Kenegerian Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri melakukan unjuk rasa di Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT Kebun Pantai Raja, Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Senin (23/9/2019). Aksi yang digelar pukul 10.00 WIB tersebut pengunjuk rasa sempat menyegel kantor PT KPR dan membentangkan spanduk berisi tuntutan masyarakat. 
 
Koordinator aksi, Andri Roag mengatakan pihaknya meminta agar pihak  PT KPR memberikan kontribusi yang nyata bagi kepentingan masyarakat Kenegerian kuntu. Selain itu PT KPR juga juga harus menyelesaikan persoalan sengketa lahan ulayat Kenegerian Kuntu.
 
"Kami juga menuntut perusahaan agar melaksanakan perekrutan tenaga kerja tempatan. Bukan hanya sebagai buruh harian lepas (BHL)  tetapi juga sebagai karyawan tetap untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat" ujar Andri Roag dalam orasinya.
 
Senada dengannya, Ketua Pemuda Desa Kuntu Syafril Anwar Z, mengaku kecewa dengan perusahaan selama ini. Karena hak-hak masyarakat sebagai pewaris tanah ulayat justru terkesan disepelekan pihak perusahaan. Sehingga ia meminta PT Kebun Pantai Raja untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi kepentingan masyarakat.
 
"Begitu juga terkait lapangan pekerjaan kepada anak kemenakan di Kenegerian Kuntu. Kemudian kami mensinyalir bagi hasil hak tanah ulayat banyak kecurangan karena tidak adanya transparansi," keluhnya.
 
Menanggapi tuntutan warga,Estate Manager PT Kebun Pantai Raja meminta dilakukan mediasi. Mediasi ini selain diikuti oleh massa aksi,  juga dihadiri perwakilan dari Polsek Kampar Kiri, Ipda H Suwardi SH, perwakilan dari humas perusahaan dan perwakilan ninik mamak Kenegerian Kuntu. Selain itu juga hadir Kepala Desa Kuntu, Nasyaruddin serta massa aksi yang keseluruhannya berjumlah sekitar 50 orang.
 
Saat mediasi diruangan kantor PT Kebun Pantai Raja, Koordinator Aksi Andri Roag didampingi Syafril Anwar mengatakan bahwa tanah ulayat yang telah dikelola P. KPR sejak tahun 1994 sebaiknya dilakukan sistem bagi hasil yang nyata. 
 
"Hal ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Sehingga anak kemenakan menjadi tahu tentang bagi hasil yang diberikan perusahaan kepada masyarakat di Kenegerian Kuntu," tuturnya 
 
Sementara itu Estate Manager PT Kebun Pantai Raja, Ir Agus Sunaryo mengaku tidak mengetahui batas-batas tanah ulayat secara pasti. "Namun menurutnya apabila pemuda kenegerian menginginkan peta HGU dan peta Kerja segera akan kami berikan dalam bentuk potocopynya," ujar Agus.
 
Reporter: Lukman Prayitno
SHARE
Previous articlePSPS Paksa Babel United Menyerah Dikandang
Next articleHadiah Umrah Tak Direalisasikan,  Harmen Fadly: Kabag Kesra Pekanbaru Jangan Bohongi Publik

COMMENTS