Jakarta, CNN Indonesia -- Hembusan nafas panjang keluar dari hidung Dwija Purnama saat menunggu di salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan. Keluhan terlontar dari mulutnya sambil memegang erat tangan istrinya yang sedang sakit.

Pria berumur 42 tahun itu bekerja sebagai seorang buruh pabrik. Selagi menemani istrinya berobat, ia tak berhenti menyampaikan protes kepada pihak rumah sakit.

Sebab,ia merasa istrinya sudah menunggu terlalu lama. Sudah satu setengah jam ia duduk menunggu di ruang tunggu untuk mendapatkan kepastian perawatan istrinya.

 


Ia pun menggerutu menyalahkan pemerintah terhadap persoalan BPJS Kesehatan yang kini masih ramai diperbincangkan publik.

Dwija merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang memutuskan untuk menurunkan tingkat kelas layanan karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.

Ia mengeluh penurunan kelas membuat rumah sakit menjadi penuh dan pelayanan kepada istrinya melambat.

"Tadinya, sekeluarga saya kelas dua, diturunin ke kelas tiga gara-gara iurannya naik. Semakin parah pelayanannya (kepada peserta BPJS)," gerutu pria berkulit sawo matang itu saat diwawancarai CNNIndonesia.com, Sabtu (25/1).

Ayah dari empat anak itu menilai kebijakan pemerintah menaikkan BPJS merupakan tindakan yang menyusahkan rakyat kecil seperti dirinya. Pasalnya, ia merasa kenaikan iuran BPJS sangat tinggi dan tidak searah dengan meningkatnya layanan.

"Rakyat jadi susah. Naiknya itu tinggi, sementara pendapatan saya juga kan gak naik. Iuran naik, tapi pelayanannya gak berubah, sepertinya malah makin parah," tuturnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Kenaikan iuran yang sudah berlaku per 1 Januari 2020 menaikkan iuran seluruh peserta mandiri pada ketiga kelas layanan.

Kebijakan kenaikan iuran BPJS hanya satu dari berbagai kebijakan yang menjadi pro-kontra publik dalam 100 hari kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain iuran BPJS Kesehatan, pemerintah juga mengerek cukai rokok per 1 Januari 2020 yang dianggap 'menyusahkan' bagi sebagian masyarakat.

Keluhan itu salah satunya dilontarkan oleh Arifin Salim yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga warung.

Ia protes kenaikan cukai rokok telah mengurangi jumlah pelanggan di warungnya.

"Penjualan (rokok) jadi berkurang. Biasanya ya, saya bisa jual putarannya itu cepat. Dua, tiga hari bisa re-stock rokok yang laku, seperti Gudang garam, A Mild. Sekarang bisa empat, lima hari," tuturnya.

  • TAGS
SHARE
Previous articleBukan berita
Next articleGus Dur Disebut Lengser Usai dari Kediri, Mantan Jubir Gus Dur: Pramono Bohong, Penyebabnya Itu Megawati!

COMMENTS