DIRIAU.COM , PEKANBARU --  Terkait penghapusan pengurangan pajak " Stimulus " yang diberlakukan Pemko Pekanbaru melalui surat edaran Walikota Pekanbaru dimana mulai tanggal 1 januari 2019 sudah tidak berlalu lagi 

 

Hal tersebut sampaikan kepala badan ( kaban ) Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) kota Pekanbaru " Zulhelmi Arifin S.STP . MSi , melalui kabid PBB  / BPHTB " Marzuki menegaskan .

 

" Dalam surat edaran Peraturan Walikota Pekanbaru dahulu tentang perubahan keempat atas peraturan Walikota Pekanbaru nomor 138 tahun 2014 .

Tentang pemberian kekurangan pajak Bumi Dan Bangunan pedesaan Dan perkotaan terutang diwilayah kota Pekanbaru yang isinya ; 

A " Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB - P2 kecil atau dari sama dengan Rp 100.000 / buku 1 ditetapkan sebesar 75 % .

B " Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB -P2 kecil atau dari sama dengan Rp 100.000  sampai dengan Rp 500.000 /buku 2 dikenakan sebesar 50 % .

C" Untuk cesarean pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.000.000 / buku 3 ditetapkan sebesar 15 % .

D " Untuk besaran pajak terutang SPPT PBB-P2 lebih dari Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000  buku 4 ditetapkan sebesar 0 % 

E " Untung cesarean pajak terutang terhadap SPPT PBB - P2 lebih dari Rp 5.000.000 / buku 5 ditetapkan 0 % .

 

" Peraturan pengurangan stimulus pengurangan pajak tersebut diatas sudah sesuai dengan surat edaran Perwako dan sudah tidak berlaku lagi  .

 

" Pemberlakuan stimulasi pemotongan pengurangan pajak PBB sesuai dengan Perwako yang berlaku diberlakukan mulai tgl 1 januari 2019 - tegas Marzuki .

 

 

 

Reporter  (S.Tanjung)

SHARE
Previous articleGelapkan Mobil Rental, Andri Masuk DPO
Next articleDin Syamsuddin: Wajar Umat Islam Marah ke Sukmawati, Ini Kejadian yang Kesekian Kali

COMMENTS